Pahami Kriteria dan Persyaratan Insentif PPh 21 DTP Terbaru - Melek Payroll

Pahami Kriteria dan Persyaratan Insentif PPh 21 DTP Terbaru

 

Pahami-Kriteria-dan-Persyaratan-Insentif-PPh-21-DTP-Terbaru

Insentif pajak DTP Pph 21 atau DTP adalah pajak ditangung pemerintah, atau pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan lagi-lagi menerbitkan aturan baru pemberian insentif PPH 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP).

Adapun aturan insentif pajak PPh 21 DTP terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Aturan insentif pajak PPh 21 DTP Terbaru adalah merupakan pengganti peraturan Materi Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona vims disease 2019 yang dinilai sudah tidak tepat, sehingga pelu dicabut.

Setidaknya ada 1.189 jenis usaha yang bisa ajukan pembebasan pajak PPh 21 DTP Terbaru. Jumlahnya bertambah dibandingkan sebelumnya yang hanya 1.062 bidang industri dan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Dalam beleid itu disebutkan, penghasilan yang diterima karyawan wajib dipotong sesuai ketentuan PPh 21 oleh pemberi kerja kini ditanggung pemerintah. Artinya, dengan insentif PPh 21 ini perusahaan tidak perlu memungut pajak penghasilan karyawan.

Selain menambah jumlah sektor usaha penerima insentif pajak PPh 21 DTP Terbaru, PMK No. 86/2020 tersebut juga memberikan perluasan insentif pajak untuk PPh 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25, PPN dan insentif pajak UMKM.

Kriteria Jenis Usaha PPh 21 DTP Terbaru

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), perusahaan yang diberikan insentif pajak PPh 21 DTP Terbaru tidak perlu memotong pajak penghasilan karyawan adalah jenis usaha dengan kriteria:

  • Memiliki kode atau termasuk dalam KLU penerima insentif pajak
  • Perusahaan sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
  • Perusahaan telah mendapatkan izin Kawasan Berikat (PKB), atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB)
  • Pekerja telah memiliki NPWP

 

Batasan Gaji Insentif Pajak PPh 21 DTP Terbaru Adalah Berikut

Aturan PMK No. 86/2020 ternyata tidak berlaku untuk seluruh karyawan dengan gaji yang tidak terbatas. Insentif pajak PPh 21 DTP Terbaru adalah berlaku bagi karyawan yang memiliki penghasilan hingga Rp 200 juta per tahun, atau maksimal Rp 16,5 juta per bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, berbunyi:

Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pembebasan PPh 21 Berlaku Selama 9 Bulan

Sesuai Pasal 2 ayat (5), dengan adanya insentif PPh 21 ini maka pengusaha harus membayarkan PPh 21 yang ditanggung pemerintah secara tunai saat pembayaran penghasilan (gaji) ke pegawai (karyawan). Termasuk tunjangan atau PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan.

Namun perlu diingat, aturan ini menegaskan bahwa pembebasan PPh 21 ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak. Apabila wajib pajak dalam hal ini karyawan dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) tahun 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh 21 ditanggung pemerintah ini tidak dapat dikembalikan.

Jangka waktu pembebasan PPh 21 diatur dalam Pasal 2 ayat (9), yang berbunyi:

PPh Pasal 21 (PPh 21) ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020

KLU yang Bisa Mengajukan Insentif Pajak PPh 21 DTP Terbaru Adalah Berikut

Klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak yang mendapatkan fasilitas insentif pajak PPh 21 DTP Terbaru.

Untuk mengajukan pembebasan PPh 21, perusahaan bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan tersebut terdaftar, melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Login pada www.pajak.go.id, masuk pada menu “Layanan” – “Info KSWP”– “Profil Pemenuhan Kewajiban Saya”.

Fasilitas insentif PPh 21 ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020. Penyampaian pemberitahuan atau pengajuan surat keterangan insentif pajak PPh 21.


Contoh Penghitungan Insentif Pajak PPh 21 DTP Adalah Sebagai Berikut

Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari-Desember 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP sejak masa April-Desember 2020.

Penghitungan PPh 21 masa Januari-Maret 2020 masih mengikuti ketentuan PER-16, yakni sebagai berikut:

  • Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2020

Gaji dan tunjangan


= Rp16.500.000
Pengurangan:

  • Biaya Jabatan/bulan
= Rp500.000
  • Biaya Pensiun/bulan
= Rp330.000


= (Rp830.000)
Penghasilan Neto Sebulan
= Rp16.670.000
Penghasilan Neto Setahun:

= 12 bulan x Rp15.670.000
= Rp188.040.000
= PTKP (K/1)
= (Rp63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun
= Rp125.040.000
PPh Pasal 21 Terutang

= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp75.040.000 = Rp11.256.000


= Rp13.756.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

= Rp13.756.000/12 bulan
= Rp1.146.333
  • Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2020
Gaji dan tunjangan                     = Rp16.500.000
Dikurangi iuran pensiun/bulan     = (Rp330.000)
Dikurangi PPh Pasal 21     = Rp1.146.333
Penghasilan setelah pajak     = Rp15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP     = Rp0               
Jumlah yang diterima     = Rp15.023.667

 Penghitungan PPh 21 masa Februari dan Maret mengikuti penghitungan pada masa Januari.

Sedangkan untuk penghitungan PPh 21 masa April dan seterusnya harus memperhatikan ketentuan insentif pajak PPh 21 DTP sebagaimana diatur dalam PMK-86. 

Karena Tn. A berhak memanfaatkan insentif maka PPh Pasal 21 DTP adalah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai.

  • Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020
Gaji dan tunjangan
= Rp16.500.000
Pengurangan:

  • Biaya Jabatan/bulan
= Rp500.000
  • Biaya Pensiun/bulan
= Rp330.000


= (Rp830.000)
Penghasilan Neto Sebulan
= Rp16.670.000
Penghasilan Neto Setahun:

= 12 bulan x Rp15.670.000
= Rp188.040.000
= PTKP (K/1)
= (Rp63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun
= Rp125.040.000
PPh Pasal 21 Terutang

= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp75.040.000 = Rp11.256.000


= Rp13.756.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

= Rp13.756.000/12 bulan
= Rp1.146.333
  • Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020
Gaji dan tunjangan     = Rp16.500.000
Dikurangi iuran pensiun/bulan     = (Rp330.000)
Dikurangi PPh Pasal 21         = Rp1.146.333
Penghasilan setelah pajak         = Rp15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP     = Rp1.146.333               
Jumlah yang diterima     = Rp16.170.000

Penghitungan PPh 21 masa Mei sampai Desember mengikuti penghitungan masa April.

  • Penyampaian Laporan realisasi Insentif Pajak PPh 21 DTP Adalah Berikut

Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP adalah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id  (Pasal 4 ayat (1) PMK-86).

Bentuk laporan realisasi insentif pajak PPh 21 DTP yang disampaikan PT Z untuk masa April 2020 adalah sebagai berikut:

Perlu diingat bahwa tata cara pengisian kode billing insentif pajak PPh 21 DTP pada masa April-Juni 2020 masih mengikuti ketentuan PMK-44, sedangkan untuk masa Juli-Desember 2020 sudah mengikuti ketentuan PMK-86.

Selebihnya tata cara penyampaian laporan realisasi insentif pajak PPh 21 DTP April-Desember 2020 tidak berubah.

  • Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)

Pada masa Desember, PT Z wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) kepada Tn. A, dengan rincian  penghasilan dan penghitungan PPh 21 sebagai berikut:


Penghasilan Bruto: = Rp198.000.000
1. Gaji/Pensiun atau THT/JHT
2. Tunjangan PPh
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya
4. Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya
5. Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7) = Rp198.000.000

Pengurangan:
9. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun = Rp6.000.000
10. Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT = Rp3.960.000
11. Jumlah Pengurangan (9 s.d. 10) = Rp9.060.000

Penghitungan PPh Pasal 21
12. Jumlah Penghasilan Neto (8-11) = Rp188.040.000
13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya
14. Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) = Rp188.040.000
15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp63.000.000
16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15) = Rp125.040.000
17. PPh Pasal Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan = Rp13.756.000
18. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya
19. PPh Pasal Terutang = Rp13.756.000
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang Telah Dipotong dan Dilunasi = Rp13.756.000
  • Rekapitulasi Penghasilan dan Insentif Pajak PPh 21 DTP Adalah Berikut

Rekapitulasi penghasilan dan PPh 21 Tn. A selama Januari-Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

No Keterangan Jan-Mar                 Apr-Des                     Total


(a) (b) (a+b)
1 Gaji dan tunjangan Rp49.500.000 Rp148.500.000 Rp198.000.000
2 Dikurangi iuran pensiun/bulanan (Rp990.000) (Rp2.970.000) (Rp3.960.000)
3 Dikurangi PPh 21 (Rp3.439.000) (Rp10.317.000) (Rp13.756.000)
4 Ditambah PPh 21 DTP 0 Rp10.317.000 Rp10.317.000
5 Take Home Pay (THP) (1+2+3+4)  Rp45.071.000 Rp145.530.000 Rp190.601.000

Sedangkan jumlah yang diterima Tn. A berdasarkan Bukti Potong 1721 A1 sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Bruto = Rp198.000.000
(angka 8 form 1721 A1)
Dikurangi iuran pensiun  = (Rp3.960.000)
(angka 10 form 1721 A1)
Dikurangi PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi  = (Rp13.756.000)
(angka 20 form 1721 A1)
THP berdasarkan form 1721 A1 = Rp180.284.000

Bila dibandingkan, THP yang diterima Tn. A secara langsung ternyata lebih besar dari THP berdasarkan form 1721 A1 yaitu sebesar Rp10.317.000,00 (Rp190.601.000,00 – Rp180.284.000,00).

Perbedaan ini disebabkan oleh insentif pajak PPh 21 DTP yang diterima Tn. A pada tahun 2020.

Atas kenaikan jumlah THP karena insentif pajak PPh 21 DTP ini adalah yang harus dilaporkan oleh Tn. A dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 sebagai penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 2 ayat (7) PMK-86).

THP yang diterima Tn. A

Januari Rp15.023.667
Februari Rp15.023.667
Maret Rp15.023.667
April Rp16.170.000
Mei Rp16.170.000
Juni Rp16.170.000
Juli Rp16.170.000
Agustus Rp16.170.000
September Rp16.170.000
Oktober Rp16.170.000
November Rp16.170.000
Desember Rp16.170.000


Rp190.601.000
THP berdasarkan form 1721 A1

Jumlah Penghasilan Bruto           Rp198.000.000
(angka 8 form 1721 A1)

Dikurangi iuran pensiun              (Rp3.960.000)
(angka 10 form 1721 A1)

Dikurangi PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi         (Rp13.756.000)
(angka 20 form 1721 A1)



Rp180.284.000
Insentif pajak PPh 21 DTP Tn. A
Rp10.317.000


Gunakan Konsultan Pajak Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpajakan anda

Ketika anda melakukan kewajiban perpajakan mulai dari hitung, setor dan lapor. Kewajiban perpajakan tentu tidak bisa ditinggalkan, karena dengan adanya jasa konsultan pajak, anda akan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Nah, seandainya anda kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan, anda pun bisa saja menggunakan jasa konsultan pajak yang dimiliki FR Consultant Indonesia sebagai pemilik jasa laporan keuangan dan jasa pembukuan.

Bagi anda yang tinggal di Depok, anda bisa menggunakan jasa konsultan keuangn di jasa konsultan keuangan di Depok.

FR Consultant Indonesia memiliki staf-staf terbaik untuk membantu anda memonitor sistem keuangan perusahaan anda. Kami adalah juga Jasa Konsultan Keuangan untuk pengelola keuangan bisnis, yang juga konsultan manajemen keuangan, sekaligus jasa konsultan pajak. Kami juga menyediakan tenaga ahli untuk konsultasi manajemen bisnis. Anda bisa menghubungi kami, karena kami hadir untuk anda.

FR Consultant Indonesia. Solusi Pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Pajak
Perusahaan dan Pribadi Hubungi 0813-8228-9991.
 

0 Response to "Pahami Kriteria dan Persyaratan Insentif PPh 21 DTP Terbaru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel